.png "Author"){kind=small}
Gurita Politik Dinasti di Bumi Melayu Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.
 |
| Foto: David Jaya |
SULUHNEGERI.COM, JAMBI - Setelah putusan MK beberapa waktu lalu, terkait persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden lalu berujung di usungnya Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto menggemparkan tanah air terhadap isu dinasti politik.
Isu tersebut juga di bahas hangat di tongkrongan-tongkrongan warung kopi dan WA grup juga di meja-meja diskusi.
Namun, apakah dinasti politik tersebut hanya terjadi di kancah nasional?
Apakah Jambi benar-benar telah terpastikan alam demokrasi memberikan kesempatan kepada semua orang?
Ya tentu saja tidak, mari kita uraikan suasana demokrasi di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah.
Sejak 2004 Jambi telah menikmati prosesi pesta demokrasi dengan semua lini elected organazation (pemimpin eksekutif/perwakilan legislatif) dipilih secara langsung oleh masyarakat.
Semua itu dimaksudkan agar mereka yg terpilih adalah orang-orang yg benar di anggap layak dan mampu mengemban amanah rakyat, dan memberikan kesempatan kepada semua untuk mengajukan diri.
Namun apakah sudah sedemikian sempurna?
Alam demokrasi di Jambi harus menjadi perhatian serius, yg mana ketokohan kandidat dan dari keluarga mana ia berasal menjadi salah satu faktor penentu kemengan seorang dalam pertarungan politik.
Berikut uraian power kekuasaan yg berhasil mengutus kekuasaan kepada keluarga dan koleganya.
Zulkifli Nurdin gubernur Jambi 2000-2010
Dalam satu waktu mendudukkan,
Zumi Zola bupati Tanjabtim 2010-2015
Dan istrinya yaitu Ratu Munawaroh DPR-RI Fraksi PAN 2009.
Hari ini, dengan mungkin masih merasa menyandang nama besar sebagai istri mantan gubernur Jambi, ratu Munawaroh kembali maju menjadi caleg DPR-RI dari partai lain, yaitu partai PDI-P.
Ketika HBA menjadi gubernur Jambi 2010-2015
Berkat nama besar HBA sebagai gubernur Jambi, memuluskan jalan Alharis menjadi bupati Merangin 2013-2018.
Ketika Fahrori menjadi wagub Jambi 2010-2015.
Dalam satu waktu menghantarkan istrinya yaitu Rahima menjadi DPRD PROVINSI JAMBI 2014-2019 partai Demokrat, dan anaknya Ria Mayangsari menjadi ketua DPRD Bungo 2014-2019.
Ketika Fahrori menjadi gubernur Jambi 2018-2021
Rahima kembali terpilih menjadi DPRD PROVINSI 2019-2024 dengan partai yg berbeda dari periode sebelumnya yaitu NASDEM, Juga berhasil mendudukkan Ria Mayangsari menjadi DPD RI 2019-2024.
Hari ini, Rahima terjerat kasus korupsi ketok palu. Lalu kembali di usung anaknya sebagai caleg DPRD provinsi dapil V yaitu dr. Umaima Kamila. Ria Mayangsari juga tidak ketinggalan, ia kembali maju sebagai calon DPD RI dapil Jambi 2024-2029.
Ketika Sukandar menjadi bupati Tebo 2012-2017
Istrinya Saniatul lativa menjadi DPR-RI 2014-2019 dari partai Golkar, dan keponakannya Agus Rubianto menjadi ketua DPRD Tebo 2014-2019 dari partai Golkar pula.
Begitupun ketika Sukandar menjadi bupati Tebo untuk periode ke dua 2017-2022
Saniatul lativa kembali duduk menjadi anggota DPR-RI 2019-2024.
Sekarang, mungkin mereka masih merasa punya nama besar, sehingga Sukandar maju sebagai caleg DPRD PROVINSI 2024-2029, Saniatul lativa caleg DPR-RI dan anaknya Ivanda AF Sukandar calon DPD-RI.
Begitupun Sofia Joesoef istri mantan bupati Batanghari Fattah, menjadi Wabub Batanghari 2015-2020
Dalam periode itu pula, Anita Yasmin yg notabene adalah menantu menjadi ketua DPRD Batanghari 2019-2024.
Di Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno menjadi Wabub periode 2017-2022 lalu istrinya Ririn Novianti menjadi DPRD provinsi Jambi dapil Batanghari-muaro Jambi 2014-2019
Ini mungkin hanya sekelumit keadaan nyata di alam demokrasi Jambi, sangat nyata sekali bahwa ketika seseorang berkuasa lalu keluarga dan kolega diduga di infiltrasikan ke posisi-posisi politik lain dengan power kekuasaan itu sendiri. Bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan kolega dari yg berkuasa melompat-lompat ke partai lain, untuk memperoleh kekuasaan.
Dalam keadaan ini, masyarakat dapat membatalkan dinasti kekuasaan dengan cara tidak memilih orang tersebut, dan itu juga sering terjadi di bumi Jambi.
Namun, asas demokrasi dasar yaitu semua orang berhak memilih dan berhak di pilih batal, karena hak di pilih harus di dahului dengan hak mencalonkan, di situlah awal kekuasaan bergurita membangun dinasti politiknya.
Penulis : David Jaya
